Bangun Sinergi Pengawasan Terpadu, OJK Resmikan Kantor Provinsi Maluku Utara

Ternate - Untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang komprehensif dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Kehadiran kantor ini dimaksudkan tidak hanya sebagai perpanjangan tangan OJK pusat, tetapi lebih sebagai simpul kolaborasi yang strategis dengan pemerintah daerah (Pemprov) dan seluruh instansi penegak hukum di Maluku Utara. Pendekatan terpadu ini dianggap kunci untuk membersihkan sektor jasa keuangan dari praktik-praktik ilegal dan melindungi masyarakat.

Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan difokuskan pada bidang perizinan, pembinaan usaha, dan program ekonomi. OJK akan berkoordinasi dalam pemberian rekomendasi atau peringatan terkait lembaga keuangan yang bermasalah, sementara pemerintah daerah dapat memanfaatkan data dan analisis dari OJK untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat. Kerja sama seperti ini pernah terbukti efektif di daerah lain, seperti di Jawa Timur.

Kolaborasi yang sangat erat juga akan dijalin dengan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi. Pola ini penting untuk menangani kasus-kasus pidana di bidang jasa keuangan, seperti penipuan investasi, pencucian uang, atau operasi fintech ilegal. OJK akan menyediakan analisis teknis dan bukti administratif, sementara penegak hukum akan melakukan penyidikan dan proses hukum. Dengan demikian, tindakan terhadap pelaku kejahatan keuangan dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Forum komunikasi rutin, seperti rapat koordinasi tingkat provinsi, akan dibentuk secara institusional. Forum ini akan menjadi wadah untuk berbagi informasi intelijen, mendiskusikan potensi kerawanan, dan menyusun langkah-langkah pre-emptif bersama. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kelancaran arus informasi antar lembaga, yang selama ini sering menjadi kendala jika koordinasi dilakukan dari pusat.

Di tingkat masyarakat, kantor ini akan menjadi pusat edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, seperti ormas, majelis ulama, dan kelompok pemuda. Materi literasi keuangan akan disebarluaskan melalui jaringan yang sudah dimiliki oleh mitra-mitra lokal tersebut, sehingga pesan dapat menjangkau lebih banyak orang dengan pendekatan yang lebih diterima.

Keberadaan kantor OJK juga akan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Warga yang telah diedukasi dapat menjadi "mata dan telinga" OJK di lapangan, melaporkan kegiatan mencurigakan di lingkungannya. Sistem pengaduan terpadu yang melibatkan OJK dan aparat akan memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan serius, menciptakan efek jera yang luas.

Dengan model sinergi terpadu ini, OJK berharap dapat menciptakan lingkungan bisnis jasa keuangan di Maluku Utara yang beretika dan berintegritas. Lembaga keuangan yang sehat akan tumbuh dengan baik, sementara pelaku nakal akan tersingkir secara sistematis melalui kerja sama antar lembaga. Ini adalah bentuk konkret dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor keuangan.

Peresmian Kantor OJK Provinsi Maluku Utara dengan demikian menandai dimulainya babak baru dalam pengawasan sektor keuangan yang lebih kolaboratif, cerdas, dan berdampak nyata. Langkah ini tidak hanya untuk OJK, tetapi untuk seluruh pemangku kepentingan di Maluku Utara dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Baca Juga: Mengungkap Besaran Subsidi Demi Pertalite Rp 10.000 Per Liter

---

Tag Ekosistem Jasa Keuangan Bersih Kolaborasi OJK Dan Pemda Penegakan Hukum Sektor Keuangan Sinergi Pengawasan Terpadu